Jakarta, dokpenkwi.org – “Berbagai masalah kebangsaan yang sedang merundung Indonesia beberapa saat belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Gereja Indonesia. Maraknya ujaran kebencian, berita bohong (hoax) yang bertebaran di lini massa dan saling serang di media sosial menggambarkan betapa terancamnya keragaman dan kerukunan bangsa ini. Selain itu, saat ini bangsa Indonesia juga harus menghadapi gerakan radikalisme yang tak jarang disertai dengan tindak kekerasan. Radikalisme sudah merambah ke segala penjuru, bahkan diam-diam telah merongrong hati kaum muda penerus bangsa. Keragaman suku, bahasa, agama, ras dan antar golongan yang merupakan anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia dan dijunjung tinggi oleh para pendiri bangsa, bukannya dilestarikan dan dikembangkan melainkan justru digunakan sebagai alat pemecah belah oleh beberapa kelompok tertentu,” demikian penjelasan Romo P.C. Siswantoko Pr, Ketua Steering Committee Sidang Tahunan KWI 2017.
Dengan mempertimbangkan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan mengingat panggilan Gereja sebagai pewarta pengharapan sebagaimana disampaikan oleh Ketua KWI dalam sambutannya, maka Hari Studi Para Bapak Uskup dalam Sidang Tahunan KWI yang dibuka Senin (6/11) di Aula KWI, Jakarta Pusat membedah tema “Gereja yang Signifikan dan Relevan, Panggilan Gereja Menyucikan Dunia.”
Sementara itu, memaparkan bahwa tujuan hari studi ini untuk mengajak para Uskup:
- Memahami persoalan kebangsaan saat ini
- Memperkuat suara Gereja Katolik di tengah masyarakat
- Meningkatkan peran hierarki (uskup dan imam) dalam mendampingi kaum awam yang dipanggil untuk membangun kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat
Untuk mengantar para Uskup menuju pemahaman dan penyadaran tentang persoalan kebangsaan ini, dihadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain: Yunarto Wijaya (Pengamat Politik), Yudi Latif (Kepala UKP PIP), Prof. Dr. Eddy Kristiyanto OFM, Adrianus Meliala (Praktisi) serta Alissa Wahid (Ketua Kelompok Gusdurian).
Merawat Rumah Kebangsaan
Dalam pemaparannya di depan para peserta Sidang Tahunan KWI 2017 siang ini (6/11/2017), Yudi Latief yang didapuk oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) menyampaikan tentang lima isu strategis untuk membumikan Pancasila, yakni: pemahaman Pancasila, inklusi sosial, keadilan sosial, pelembagaan Pancasila dan Keteladanan Pancasila.
Disampaikan oleh Yudi bahwa berkurangnya wawasan tentang Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda serta kurangnya daya tarik pembelajaran tentang Pancasila, baik dalam isi dan metodologinya membuat Pancasila semakin menjauh dari dunia orang muda.
“Generasi millenal butuh simbol yang nyata, bukan hanya yang berada pada tataran ilmu dan abstrak. Harus ada ikon-ikon yang membentuk kesadaran untuk mengimajinasikan realitas, misalnya: bintang bersudut lima, belimbing beruas 5, dan lain-lain sehingga Pancasila ini lebih mudah diserap di benak orang muda. Salah satu ikon untuk Pancasila adalah melakukan salam Pancasila,” paparnya sambil memperagakan gerakan salam Pancasila.
Selanjutnya, penulis buku “Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila” mengatakan bahwa Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi jutaan warga negara Indonesia sudah bertranformasi dari citizen bangsa Indonesia menjadi netizen komunitas global dengan lintas pergaulan internasional. Tetapi di sisi lain dalam kenyataan riil, koneksi pertautan dan rasa solidaritas kebangsaan semakin rapuh dan renggang.
“Maka di media sosial marak adanya ujaran kebencian dan menegasikan satu sama lain. Pada titik ini kita dipanggil oleh sejarah untuk merawat rumah kebangsaan. Ketika arsitektur kebangsaan ini sampai titik nadir, kita dipanggil kembali kepada sejarah. Impikasinya tidak hanya untuk Indonesia tetapi sampai di tingkat global. Oleh karena itu, Pancasila harus diberi konteks baru bukan hanya menjadi national ethics saja tetapi harus menjadi global ethics. To be the world new, menjadi tatanan pemersatu dunia,” demikian tandasnya.
Menurut Yudi, Indonesia seperti taman sari dunia. Kenyataan keberagaman Indonesia ini bisa menjadi pondasi kuat bagi global ethics karena banyak wilayah dunia mulai menengok kepada Pancasila. Ironisnya, ketika dunia mulai mengapresisasi Pancasila, justru warga Indonesia sendiri banyak yang tidak percaya.
Lemahnya inklusi sosial
Ditambahkan oleh Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) bahwa arus globalisasi juga memabwa kontestasi nilai (ideologi) dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, menguatnya polarisasi dan fragmentasi sosial.
“Hal ini menimbulkan bangkitnya semangat kedaerahan dan lemahnya budaya kekeluargaan. Selain itu, juga belum menghasilkan semangat kewargaan yang memiliki kesetaraan. Akibatnya sikap empati dan bela rasa menjadi dangkal,” ujarnya.
Menurutnya, dengan berbagai keragaman yang ada di Indonesia, kita tidak pernah bisa dipersatukan kalau kita punya penyebut bersama. “Ibarat dalam ilmu matematika, pecahan tidak bisa dipersatukan tanpa penyebut bersama. Penyebut ini adalah Pancasila,” jelasnya.
Selain itu, rendahnya tingkat literasi masyarakat, tipisnya keadilan sosial, serta berkurangnya daya kritis membuat rakyat mudah dipolitisasi dan digerakkan ke arah politisasi identitas. “Nalar etis dan ilmiah rendah, semua diserap begitu saja sehingga industry hoax menjadi sangat laku. Mestinya hi–tech harus diimbangi dengan hi-touch. Tetapi yang terjadi di sini semua low-touch. Budaya lisan lebih menggema dibandingkan narrative knowledge yang membangun karakter,” tandasnya
Memenangkan Urban Educated Class
Menurut Doktor Sosiologi Politik dan Komunikasi dari Australian National University ini, nilai-nilai Pancasila tidak bisa hanya di awang-awang saja tetapi harus bisa dibumikan. Suri teladannya tidak hanya dikisahkan belaka, tetapi praktik-praktik kebaikannya harus diarusutamakan di ruang-ruang publik. Sayangnya, saat ini hanya hal-hal buruk saja yang diarusutamakan.
Manusia dikelompokkan menjadi: orang-orang suci (the saints), the saved-people (floating mass), danthe sinners. Floating mass ini bisa ditarik kemana saja seturut mereka yang menguasai. Maka, pada titik kritis ini perlu memenangkan urban educated class. Urban educated class ini akan menjadi rawan jika kekuatan anti Pancasila mulai masuk. Urban educated class dan urban poor ini bisa mempengaruhi kelas di bawahnya. Maka, semua pihak secara bersama harus memiliki fokus untuk mensosialiasikan Pancasila di kalangan urban educated serta mengembangkan perhatian kepada urban poor, supaya mereka tidak hanya disapa, tetapi berkembang rasa persatuan dan keadilan.
“Demi keadilan tidak boleh mengorbankan kesatuan dan begitu sebaliknya. Kesatuan dan keadilan seperti sepasang sayap garuda yang berkembang bersama,” demikian pungkasnya.
Baca juga:
- Sidang Tahunan KWI 2017 Dimulai
- Pembukaan Sidang Tahunan KWI 2017: Gereja yang Relevan dan Signifikan, Panggilan Gereja Menyucikan Dunia
- Yunarto Wijaya: Politik Indonesia 2017-2018 Antara Kontestasi dan Konsesi
- Adrianus Meliala: Memenangkan Kesempatan Melalui Sektor Publik
- Eddy Kristiyanto OFM: Membangun Keindonesiaan dari Pinggir
- Hari Studi Para Uskup 2017: Meretas Jalan-jalan Baru, Menenun Kebhinekaan
