Bandung, dokpenkwi.org – Pada Sidang KWI 2018 ini, kolegialitas para Uskup Indonesia yang tergabung dalam Konferensi Waligereja Indonesia mendapat tambahan tiga anggota baru. Ketiga uskup yang baru saja bergabung dalam kolegialitas para Uskup se-Indonesia tersebut adalah: Mgr. Paulinus Yan Olla MSF (Uskup Keuskupan Tanjung Selor), Mgr. Martinus Ewaldus Sedu (Uskup Keuskupan Maumere) serta yang termuda usia tahbisannya adalah Mgr. Christophorus Tri Harsono (Uskup Keuskupan Purwokerto), yang baru saja ditahbiskan pada 16 Oktober 2018.
Lalu, adakah kesan-kesan khusus mereka ketika memasuki ruang sidang dan mengikuti sidang perdana mereka pada tahun pemilihan para fungsionaris KWI ini? Apakah mereka langsung merasa tune in atau masih merasa canggung dengan situasi baru?
Berikut ini rekaman suasana hati ketiga uskup baru tersebut dalam sidang perdana mereka.
Mgr. Paulinus Yan Olla MSF (Uskup Keuskupan Tanjung Selor)
Uskup baru Keuskupan Tanjung Selor yang ditahbiskan pada 5 Mei 2018 ini menyatakan bahwa kehadiran perdananya dalam Sidang Sinodal KWI 2018 ini bukan hal yang asing lagi baginya karena banyak Uskup yang sudah lama dikenalnya sejak masih belajar atau bertugas di Roma, atau yang sering ditemuinya dalam kesempatan-kesempatan lain di mana ia sendiri hadir di dalamnya.
“Banyak dari para Uskup sudah ditemui pada waktu tahbisan saya sendiri, tahbisan Mgr. Ewal atau pada kesempatan-kesempatan lain di mana saya juga hadir. Waktu Ketua KWI menyampaikan penerimaan dan selamat datang pada kami bertiga, saya berpikir mau diminta omong atau apa, tetapi diterima dengan cara begitu membuat saya tidak terlalu panik. Jadi biasa saja,” begitu ungkap mantan Asisten dan Sekretaris Jenderal MSF di Roma.
Perasaan ketika masuk ruang sidang?
“Jadi ketika masuk ke ruang sidang di Bandung ini, ya tidak banyak kejutan. Irama rapatnya juga tidak menekan banget seperti halnya pertemuan internasional yang sering dihadapi. Di sini ketika masuk dalam kolegialitas KWI, malah saya merasa seperti kumpul keluarga saja hahaha…,” lanjutnya.
Pengalaman yang lebih besar justru ditemuinya ketika mengikuti seminar untuk para Uskup baru di Roma pada September 2018 lalu. Seminar studi yang diselenggarakan oleh Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa diselenggarakan khusus bagi para uskup sedunia yang baru saja ditahbiskan kurang dari dua tahun.
“Ketika berjumpa 75 uskup baru dari seluruh dunia, saat-saat itu menyadarkan bahwa saya masuk dalam kelompok para uskup. Pada waktu itu ketemu dengan para uskup yang sudah tua tapi baru ditahbiskan. Ada juga uskup yang datang dalam keadaan sakit. Yang paling mengesan adalah perjumpaan dan diterima sendiri oleh Paus Fransiskus,” demikian jelasnya.
Tentang tema sidang?
Menurut Mgr. Olla MSF, pemilihan tema sidang tentang Hak Asasi Manusia dirasa cukup baik karena memberikan masukan bagi para uskup tentang kondisi HAM saat ini. Namun dianggapnya kurang memberi pendasaran untuk dijadikan sebagai arah kebijakan atau gerakan bersama. Tema ini hanya menjadi penyadaran saja karena waktu yang dialokasikan sedikit.
“Tema ini penting, tapi belum diantisipasi atau diberi pedoman umum tentang langkah konkret yang bisa dilakukan dengan memperhitungkan konteks keuskupan masing-masing. Ini memang sesuai tujuannya, tidak dimaksud untuk sedetil itu. Mungkin pada akhir rapat akan ada tim kecil untuk mempelajari lebih lanjut sehingga akan ada rambu-rambu umum atau semacam SOP (Standard Operating Procedure). Kalau terjadi pelanggaran kurang lebih harus berbuat apa atau berkoordinasi dengan siapa,” demikian harapnya.
Seandainya terpilih sebagai fungsionaris?
Sebagai uskup di tempat baru ada begitu banyak hal yang harus dibuatnya di keuskupan. Maka, pada tahun-tahun pertama ini, menurut Mgr. Yan Olla MSF, akan lebih nyaman kalau tidak terpilih lebih dulu agar bisa membenahi banyak hal di Keuskupan Tanjung Selor. Meskipun demikian, ia akan menghormati pilihan tugas yang diberikan kepadanya seandainya terpilih sebagai salah satu fungsionaris.
“Saya terserah mau ditempatkan di manapun. Bidang baru bisa dipelajari. Kalau harus dipilih, ya dihormati pilihan itu karena nanti kalau ditolak, yang lain pasti akan memberi alasan serupa. Namun, realitas sebetulnya dalam keuskupan ya itu tadi, bahwa saya masih harus membenahi keuskupan sendiri. Hati saya sedang ingin membuat hal sederhana tapi mendasar yang perlu untuk keuskupan, misalnya: pelatihan laporan keuangan,” tandasnya.
Pesan untuk sidang?
Mantan dosen Teologi Fundamental, Teologi Spiritualitas Imamat dan Ajaran Sosial Gereja di STFT Widya Sasana Malang ini merasa bahwa tempat penyelenggaraan sidang cukup baik dan semua difasilitasi oleh Mgr. Anton OSC. Yang lebih penting bahwa sidang ini menjadi proses belajar baginya.
“Ini merupakan proses belajar bagi kami. Kami masuk dalam kolegialitas KWI untuk belajar tradisi yang sudah tertanam dan belajar untuk mengikutinya,” pungkasnya.
Mgr. Edwaldus Martinus Sedu (Uskup Keuskupan Maumere)
Sementara itu, bagi Mgr. Edwaldus pertama kali masuk dalam sidang ini menjadi saat untuk mulai belajar dan berjalan bersama dengan para uskup lain, serta juga berbicara hal-hal penting untuk pelayanan kepada umat di keuskupan.
“Memasuki sidang ini adalah demi kepentingan untuk melayani dan untuk menjalin kolegialitas bersama para uskup yang lain sama seperti bacaan tadi pagi (Flp 2:1-4) bagaimana kita harus sehati, sejiwa dan sepemikiran dalam membangun umat. Jadi, sepertinya bacaan itu tepat sekali dengan momen pembukaan Sidang KWI kali ini. Sebagai orang yang baru saya bersyukur sekali bisa masuk dalam sidang ini, teristimewa untuk bisa membangun rasa kolegialitas bersama dengan para uskup lainnya se-Indonesia,” ungkap Uskup Maumere yang ditahbiskan pada 26 September 2018.
Tentang tema sidang?
Bagi mantan Vikjen Keuskupan Maumere ini, tema yang diangkat dalam sidang KWI kali ini adalah sesuatu yang menarik dan luar biasa karena persoalan HAM bukan hanya persoalan di Papua. Ini juga menjadi persoalan di keuskupan-keuskupan lainnya, namun hanya cara pandang dan cara menangani yang berbeda.
“Masalah HAM di di Keuskupan Maumere menyangkut konflik agraria. Ini berkaitan dengan kepemilikan tanah. Kami memiliki hak guna usaha tanah sekian hektar, namun ketika kita mengajukan sertifikat penggunaan kembali tanah itu agak mengalami kesulitan. Selain itu, muncul masalah harus berhadapan dengan umat sendiri. Saat ini kami sedang menyelesaikan hal-hal tersebut dengan cara-cara yang baik,” ungkapnya.
Seandainya terpilih sebagai fungsionaris?
Bilamana para fungsionaris baru KWI nanti terpilih, Mgr. Edwaldus akan mendukung semua. Namun, ia sendiri tidak berharap untuk terpilih pada periode ini karena merasa masih perlu belajar lebih dulu dan mempersiapkan diri agar menjadi lebih baik.
“Hahaha… tidak dulu, kalau boleh. Saya kan masih harus belajar dulu toh… Satu periode lagilah supaya saya lebih siap dan lebih baik. Memang kami sudah siap semua, tapi lebih bagus jika kami belajar lagi untuk mendengarkan sharing-sharing,” harapnya.
Mgr. Christophorus Tri Harsono (Uskup Keuskupan Purwokerto)
Uskup Keuskupan ‘Kecamatan’ Purwokerto yang belum sampai dua bulan ditahbiskan ini menyatakan bahwa dia datang ke sidang tanpa persiapan apa pun, kecuali mempersiapkan hati dan fisik saja.
“Ditahbiskan sebagai Uskup saja tidak mempersiapkan apa-apa, maka untuk sidang ini pun saya juga tidak mempersiapkan apapun, kecuali hati. Kalau sudah jelas tugasnya seperti apa, baru saya jalankan. Saya mengalir saja untuk saat ini. Saya mempersiapkan hati saja karena tidak biasa di tempat orang-orang besar,” ungkapnya.
Kurang ‘pede’ ikut sidang perdana
Selain itu, Uskup paling bungsu usia tahbisannya ini, juga menyatakan bahwa sesungguhnya dia merasa kurang ‘pede’ untuk duduk bersama para Uskup yang terhormat. Mgr. Tri masih merasa minder dan kurang berpengalaman dibandingkan dengan para seniornya.
“Kalau grogi memang iya. Pertemuan ini merupakan hal baru buat saya. Biasanya masih senang bebas, namun sekarang semuanya harus tertib dan ikut aturan. Sekarang saya sudah jadi pemimpin sehingga kalau saya mengeluarkan suatu pertanyaan atau pendapat dapat membawa nama teman-teman Uskup lainnya. Ini yang harus saya sadari setiap saat. Maka, saya harus berhati-hati sekali, saya belajar itu. Demikian juga dalam pertemuan ini juga sama, saya masih harus belajar. Ini hal baru bagi saya,” jelas anak kolong Lanud Atang Sanjaya Bogor.
“Saya pikir mereka sangat menerima saya. Tidak ada rasa senioritas, hanya saya sendiri yang merasa minder. Mereka yang lain sudah senior, sesepuh, hebat-hebat, dan sudah sangat berpengalaman. Sedangkan saya kan masih hijau, masih belum tahu apa-apa,” lanjutnya.
Tentang tema sidang?
Menurut Mgr. Tri, tema yang dipilih sudah tepat karena berdasarkan urutan prioritas dan kemendesakan. Hanya saja ia menyayangkan mengapa tema ini tidak dikaitkan dengan soal pilpres dan pileg tahun 2019 yang sangat erat terkait dengan hal ini, terutama pada salah satu calon.
“Saya pikir pemilihan itu tepat. Jadi, bukan soal perencanaan namun disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Kalau ada yang mendesak harus diprioritaskan lebih dulu,” tandasnya.
“Namun terkait dengan tema ini, mestinya pilpres dan pileg ini perlu disinggung juga karena tidak akan terulang lagi. Jangan setelah pemilu selesai baru dibicarakan dalam sidang, momennya kan sekarang. Maka perlu dibicarakan. Umat harus diberitahu tentang hal ini dan orang baik ini,” tambahnya.
Seandainya terpilih sebagai fungsionaris?
Ketika ditanya seandainya dalam pemilihan para fungsionaris KWI nanti terpilih menjadi salah satu di antaranya, Mgr. Tri siap menjalankan tugas tersebut bilamana Sidang memutuskan. Namun, ia berharap agar diberi kesempatan untuk menjalankan tugasnya bagi pembenahan Keuskupan Purwokerto terlebih dahulu.
“Harapannya saya masih diberi kesempatan untuk pembenahan keuskupan dulu kalau boleh, baru nanti saya akan jalani perutusan KWI. Ini masih berat ke depannya. Saya tidak memohon (perutusan tersebut), tapi kalau sudah ditentukan oleh Sidang, maka akan saya lakukan,” demikian pungkasnya.
