Jakarta, dokpenkwi.org – Pendidikan, kemiskinan, masalah ekologis dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) hingga saat ini masih menjadi problem utama masyarakat Papua. Untuk mengatasi hal-hal tersebut dan menyejajarkan Papua dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memberi perhatian besar dengan membangun banyak infrastruktur di Tanah Mutiara Hitam itu .
Selain itu, kondisi yang dialami masyarakat Papua tersebut juga telah menggugah hati sejumlah organisasi di luar negeri untuk berkarya membangun Papua. Organisasi tersebut adalah West Papua Network in Rome, yang terdiri dari sembilan kongregasi (SVD, OSA, OSU, SSpS, OFM, OFM.Cap, FDNSC, SCJ, MSC). Selain itu, ada juga VIVAT International yang beranggotakan empat belas kongregasi dan berkantor di Jenewa dan New York untuk tingkat internasional serta memiliki sejumlah perwakilan di tingkat nasional, termasuk di Indonesia. Organisasi lainnya adalah Franciscans International (NGO yang dibentuk oleh Ordo Fransiskan di bidang Hak Asasi Manusia).
VIVAT International dan Franciscans International merupakan organisasi HAM, yang memiliki mandat dari PBB untuk menegakkan pelaksanaan HAM di Papua sesuai dengan norma-norma dan perjanjian-perjanjian HAM internasional.
Peduli Papua
Kantor KWI mendapat kunjungan beberapa tamu perwakilan dari West Papua Network in Rome, VIVAT International dan Franciscans International pada Selasa (17/4/2018). Mereka disambut oleh Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Ignatius Suharyo didampingi Sekretaris Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) KWI, RP Ae. Eka Aldilanta O.Carm beserta tiga pengurus KKP-PMP. Tujuan kedatangan tiga perwakilan organisasi tersebut ke KWI adalah untuk berbagi pengalaman dan bertukar pikiran terkait situasi HAM, perdagangan manusia dan hak atas tanah masyarakat Papua.
VIVAT International dan Franciscans International sudah hadir di Papua sejak beberapa tahun yang lalu. Selama berkarya di sana, kedua organisasi ini telah melihat langsung kondisi masyarakat Papua dan menerima banyak informasi seputar kesulitan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait dengan hak-hak mereka (hak sipil, hak politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya).
Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat Papua, Franciscans International dan VIVAT International telah melakukan dialog dengan pemerintah Papua, memberi penguatan dan pendampingan agar masyarakat Papua tidak lagi terbelenggu oleh masalah HAM. Di samping itu, kedua organisasi tersebut juga rutin membuat laporan dan memberi pernyataan di forum PBB tentang situasi HAM di Papua dengan tujuan agar masyarakat Papua bisa menikmati hak-hak mereka dan martabat mereka dihargai sepenuhnya.
Sementara itu, West Papua Network in Rome yang baru dibentuk pada Juli 2017 juga mempunyai kepedulian yang sama terhadap masyarakat Papua. West Papua Network in Rome ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan dukungan bagi karya-karya pastoral anggota kongregasi mereka sesuai dengan konteks sosial dan budaya serta kebutuhan masyarakat Papua.
Perwakilan Franciscans International, Budi Tjahjono berharap supaya banyak pihak mau bekerja sama dalam membantu dan memberdayakan masyarakat Papua sehingga mereka tidak dipinggirkan serta memperoleh pengakuan atas hak-hak dan martabat mereka.
“Kami berharap agar kita bisa saling membantu untuk memberdayakan masyarakat Papua agar mereka tidak tersingkir dari tanah mereka sendiri” tandas Budi.
Senada dengan itu, perwakilan West Papua Network in Rome, Pastor Daisuke Narui SVD mendorong upaya-upaya Gereja lokal dalam memperjuangkan hak dan martabat masyarakat Papua. Selain itu, Imam Serikat Sabda Allah asal Negeri Sakura, Jepang ini juga berharap pemerintah memberi perhatian khusus terhadap masyarakat Papua.
“Gereja lokal perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua,” tegas Pastor Daisuke.
KWI Siap Bekerja Sama
Atas kunjungan ketiga perwakilan organisasi kemasyarakatan internasional ini, Ketua KWI, Mgr. Ignatius Suharyo menyampaikan terima kasih atas upaya dan inisiatif yang mereka lakukan untuk masyarakat Papua. Menurut Mgr. Suharyo permasalahan yang dialami oleh masyarakat Papua sangat kompleks, kerena itu dibutuhkan kerja sama serta dukungan dari berbagai pihak.
Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta ini juga berkomitmen untuk mendukung karya kemanusiaan yang telah digagas oleh ketiga organisasi tersebut.
“Kami siap bekerja sama dan mendukung setiap usaha yang bertujuan untuk melindungi martabat manusia,” tegas Mgr. Suharyo di hadapan ketiga perwakilan organisasi tersebut.
Dalam kesempatan itu pula pengurus KKP-PMP KWI Bidang Hukum & HAM, Azas Tigor Nainggolan menceritakan berbagai kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh KKP-PMP KWI bagi masyarakat Papua. Tigor menjelaskan salah satu kegiatan yang dilakukan adalah memperkuat KKP-PMP keuskupan di Provinsi Gerejawi Papua dalam usaha memperjuangkan HAM, keadilan dan perdamian.
Menurut Tigor hal tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan para imam dan tokoh masyarakat setempat. Melalui mereka, KKP-PMP KWI ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua agar mampu memperjuangkan hak-hak mereka dan tidak mudah tergiur untuk menjual tanah, baik karena alasan ekonomi maupun alasan lainnya.
Sementara itu, Pengurus KKP-PMP KWI Bidang Lingkungan Hidup, Maria Ratnaningsih menyoroti soal pencemaran lingkungan dan masalah ekologis di Papua yang sangat memprihatinkan. Ia menilai hal itu disebabkan berbagai faktor, diantaranya adat, budaya dan kehadiran perusahan yang kurang memperhatikan dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan. Ia pun berharap kehadiran organisasi tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat Papua.
“Jika lingkungan terus-menerus dicemari, itu akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Papua. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melakukan penyadaran terus-menerus bagi masyarakat Papua terkait dengan adat dan budaya mereka,” tandasnya.
