Jakarta, dokpenkwi.org – Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Timor Leste yang dipimpin oleh Romo Fransisco Pinheiro Pr mengunjungi KWI dalam rangka studi banding dan menimba pengalaman tentang pendidikan Katolik dan sistem kerja yang sudah dibuat oleh Komisi Pendidikan KWI, MNPK maupun MPK-MPK di Indonesia. Para tamu yang berjumlah sebanyak 9 orang ini diterima di Ruang Rapat Lt. II KWI, Jakarta pada Senin (4/6/2018).
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Sekretaris Eksekutif KWI, Rm. Siprianus Hormat didampingi oleh beberapa Romo Sekretaris yang bertugas di KWI, antara lain: Rm. Leo Sugiyono MSC (Sekretaris Komisi Kateketik KWI), Rm. Kamilus Pantus Pr (Sekretaris Komisi Komsos KWI), Rm. Yohanes Russae (Sekretaris Komisi Liturgi KWI) serta Rm. FX Adisusanto SJ (Kepala Bagian Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI). Selain itu hadir pula Sekretaris Komisi Pendidikan KWI, Rm. C. Kuntara Adi SJ sebagai narasumber dalam pertemuan ini.
Romo Sipri pada awal pertemuan memperkenalkan tentang KWI serta sistem kerja yang berlaku di kantor ini serta perangkat (Komisi, Lembaga, Departemen dan Sekretariat) yang ada di dalamnya dengan dinamika kerjanya. Setelah itu dilanjutkan dengan perkenalan oleh para sekretaris komisi yang mendampingi Romo Sipri.
Tantangan Pendidikan Nasional Indonesia
Dalam paparan di hadapan para tamu dari CONFECTIL (Conselho Nacional da Educação Católica Conferência Episcopal Timorense) atau Komisi Pendidikan Konferensi Waligereja Timor Leste, Romo Kun, panggilan akrab Sekretaris Komisi Pendidikan KWI, menyatakan bahwa sejak pemerintah memberlakukan kebijakan 20% dari APBN untuk pendidikan nasional sejak era 1970-an maka mulai terjadi peningkatan literasi, partisipasi sekolah, serta peningkatan pendidikan di desa dan kota.
Dengan kebijakan ini yang tadinya di desa-desa kurang ada literasi tetapi setelah ada pendidikan, literasi mulai naik. Maka, di berbagai pelosok di Indonesia orang-orang sudah mulai bisa berbicara bahasa Indonesia, menulis dan membaca sehingga mereka bisa berkomunikasi satu sama lain.
Demikian juga, angka partisipasi sekolah mulai naik dari 1994 sampai 2011. Misalnya: partisipasi sekolah di tingkat SD mencapai 94%, di SMP mencapai 91%, dan di Perguruan Tinggi sampai 16%.
Romo Kun juga menegaskan bahwa tantangan yang muncul setelah tersedianya dana pendidikan adalah adanya disparitas pendidikan antara masyarakat yang kurang beruntung dan kelas menengah. Hanya mereka yang memiliki dana cukup maka yang bisa melanjutkan pendidikan di tingkat lanjut. Hanya 15% dari siswa di tingkat pendidikan menengah bisa melanjutkan pendidikannya sampai perguruan tinggi. Sementara, 85% lainnya tidak melanjutkan sekolah.
Selain itu, masalah pengelolaan dana juga kurang efisien. Dari dana APBN tersebut 50% digunakan untuk gaji guru, 9% untuk sertifikasi guru dan hanya 41% untuk pengembangan pendidikan. Dengan minimnya dana untuk pengembangan pendidikan ini, kualitas pendidikan nasional di Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Menurut Romo Kuntara, pada tahun 2013 Indonesia hanya masuk dalam urutan 64 Program for International Student Assessment. Salah satu penyebabnya adalah masalah sumber daya manusia yang kurang memadai.
Sementara itu, dana sertifikasi yang dimaksudkan agar guru menjadi lebih profesional belum dapat terealisasikan. Sertifikasi baru berdampak untuk menaikkan taraf hidup guru, namun belum mampu meningkatkan profesionalitasnya.
Meningkatkan Pendidikan Katolik Indonesia melalui Asesmen
Dengan melihat berbagai tantangan tersebut di atas, ditemukan bahwa ada suatu sistem pendidikan yang belum optimal di Indonesia. “Maka, ketika berbicara tentang pendidikan Katolik di Indonesia, kita tidak hanya membandingkan semata dengan sekolah negeri, tetapi bagaimana sekolah Katolik bisa berkompetisi dengan negara lain. Kalau melihat hal ini, kita harus kerja sangat keras lagi,” demikian tegas dosen Komputer Sains Universitas Sanata Dharma ini.
Agar Lembaga Pendidikan Katolik dapat mewujudkan tugas perutusan Gereja di tengah masyarakat sekaligus mengoptimalkan sistem pendidikan, Komisi Pendidikan KWI telah menyusun sebuah Kertas Kerja. Ada tiga hal penting termuat dalam Kertas Kerja tersebut, yaitu: karakteristik, standar dan tolok ukur Pendidikan Katolik.
“Karakteristik Lembaga Pendidikan Katolik (LPK) diturunkan dari beberapa dokumen Gereja mengenai Pendidikan Katolik. Ciri atau karakteristik mendefinisikan identitas sekolah, yang pada gilirannya dipergunakan sebagai acuan untuk merumuskan standar dan tolok ukur,” jelasnya lebih lanjut.
Sebagai langkah lanjutnya, Komisi Pendidikan KWI bekerja sama dengan mitra kerjanya yakni, Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) serta Majelis Pendidikan Keuskupan (MPK) serta Yayasan-yayasan Pendidikan Katolik yang ada di keuskupan-keuskupan melakukan asesmen terhadap sekolah-sekolah Katolik dengan menggunakan acuan tersebut di atas. Asesmen ini dilakukan sejak 2015, kemudian didiskusikan dan diujicoba selama 2016-2018.
Asesmen ini meliputi standar sekolah Katolik yang menjelaskan kebijakan, program, struktur dan proses bagaimana mewujudkan karakter yang sudah dirumuskan sebelumnya. Sedangkan, perumusan standar mencakup empat ranah yaitu: misi dan identitas Katolik, pengelolaan dan kepemimpinan, keunggulan akademik dan non-akademik, serta penyelenggaraan sekolah.
Sementara itu, tolok ukur memberikan indikator yang bisa diamati dan diukur untuk masing-masing standar. “Tolok ukur ini akan membantu sekolah, Yayasan, Komisi Pendidikan Keuskupan atau paroki melakukan evaluasi diri, pengolahan data dan pelaporan status, dan sarana penjaminan mutu untuk mengukur kualitas dan pengembangan Lembaga Pendidikan Katolik,” ungkap Romo Kun.
Selanjutnya, disampaikan oleh Romo Kuntara bahwa ada empat skor untuk setiap tolok ukur maupun setiap standar yang dikumpulkan dari skor evaluasi diri, yaitu: skor 4 (memenuhi tolok ukur dengan sangat baik), 3 (memenuhi tolok ukur dengan baik), 2 (memenuhi tolok ukur dengan cukup baik), 1 (tidak memenuhi tolok ukur).
Asesmen Sebagai Sarana Memperbaiki LPK
Mantan Wakil Rektor III Universitas Sanata Dharma ini selanjutnya menyampaikan bahwa menurut hasil asesmen dari 24 data yang diperoleh dari Komisi Pendidikan Keuskupan, MPK-MPK dan yayasan-yayasan sekolah Katolik yang ada di Indonesia, LPK mendapatkan skor 4 di bidang sarana dan prasarana, pelajaran agama Katolik, dan yayasan.
Sementara itu skor 1 ada di bidang sumber daya manusia, promosi, dan nilai-nilai Katolik.
“Hal ini terjadi karena tidak banyak sekolah Katolik yang memiliki tata kelola sumber daya manusia yang baik. Selain itu, mereka jarang melakukan promosi karena sekolah Katolik merasa sudah ‘top’, dan akhirnya baru terasa ketika tidak banyak siswa yang mendaftar ke sekolah itu. Bahkan ada kecenderungan para guru di sekolah itu sendiri malah menyekolahkan anaknya di sekolah lain yang dianggap lebih baik kualitasnya,” lanjutnya.
Selanjutnya, Doktor Electrical and Computer Engineering lulusan Marquette University Wisconsin juga menegaskan bahwa “nilai kekatolikan tidak cukup hanya diberikan melalui pelajaran agama. Dalam kegiatan ekstrakurikuler pun juga perlu diberi muatan nilai-nilai Katolik. Misalnya: di sekolah Kanisius ditulis besar-besar BE HONEST. Artinya, nilai kejujuran ini yang harus dihidupi oleh siswa, guru maupun seluruh staf di tempat itu.”
“Untuk menginternalisasikan nilai-nilai Katolik diperlukan latihan terus-menerus, diperjuangkan terus-menerus, tidak hanya setahun dua tahun. Nilai-nilai itu perlu dihidupi, direfleksikan dan dievaluasi sehingga akhirnya menjadi habituasi,” demikian tandasnya.
Kemudian, dari asesmen tersebut dapat diperoleh gambaran hal-hal mana yang sudah kuat dan mana yang masih lemah dalam LPK. “Ketika melakukan asesmen, tools cukup berguna dan mudah untuk membantu LPK karena tiap-tiap LPK memiliki karakteristik yang unik, yang berbeda satu sama lain,” tandasnya. “Dari sini kemudian baru dibuat program-program berdasarkan urutan prioritas,”
Di akhir paparannya Romo Kuntara juga mengungkapkan bahwa banyak umat masih memiliki kepedulian untuk Pendidikan Katolik. Mereka mau membantu untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dalam hal ini, misalnya, mereka bisa membantu di bidang sarana/prasarana maupun pengembangan sumber daya manusia.
