PADA acara yang digelar oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2016) hadir para pemuka agama di Indonesia. Acara yang digelar dalam bentuk konferensi pers ini bertujuan untuk merawat dan menjaga kebinekaan Indonesia dan mengawal agar pilkada serentak tahun 2017 bisa berjalan dengan damai.
Para tokoh lintas agama ini mengingatkan walaupun akan dilaksanakan pilkada serentak di berbagai daerah di tanah air Indonesia, keadaan bangsa Indonesia harus tetap terjaga dengan baik, damai dan aman.
Gelaran acara ini dihadiri oleh perwakilan berbagai pemuka agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddhisme, Konghucu dan diberi tajuk “Konferensi Pers: Tokoh-tokoh Agama untuk Indonesia Bhinneka dan Pilkada Damai”.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom, mensinyalir saat ini ada kecenderungan agama-agama sudah mulai kehilangan nilai-nilai luhurnya karena saat ini agama sering ditarik ke ranah politik atau sebaliknya politik ditarik ke arah agama. Padahal mestinya nilai-nilai agama bisa menjadi landasan moral dan etika untuk pilkada.
Oleh sebab itu, dalam pilkada serentak 2017 mendatang Gomar Gultom mengimbau agar seluruh warga masyarakat Indonesia tidak mencampuradukkan agama dengan politik. Pilkada Serentak yang hanya sesaat jangan dijadikan alat untuk memecah belah bangsa, namun yang harus lebih diutamakan adalah kepentingan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan.
“Jangan hanya untuk kepentingan sesaat lima tahunan, kita mengorbankan kepentingan jangka panjang dan kepentingan bangsa yang lebih besar. Kita imbau tokoh agama, terutama peserta pilkada tidak mencampuradukkan politik dan agama, apalagi mengurangi nilai-nilai luhur agama hanya demi kepentingan sesaat ini,” imbau Gomar.
Menurut Gomar, nilai-nilai luhur agama seharusnya bisa memberikan sumbangan untuk kemajuan bangsa. Maka, kehadiran bersama para tokoh agama di PBNU ini bisa dimaknai sebagai komitmen kolektif untuk ikut membangun bangsa secara bersama-sama dan sekaligus ajakan untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Bunjamin Subianto OSC dalam sambutannya mengingatkan bahwa pilkada serentak merupakan pesta demokrasi. Maka, hendaknya pesta demokrasi tersebut tetap sebagai perayaan yang penuh sukacita, dan jangan sampai karena kesalahan tertentu menjadi dukacita.
Uskup Keuskupan Bandung ini juga mengimbau umat Katolik dan masyarakat untuk menggunakan hak pilih aktif mereka. “Jadilah pemilih yang bernas dan cerdas, menggunakan akal budi, mendengarkan suara hati, mengikuti gerakan dan dorongan Roh Suci sehingga pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang bijaksana dan mengutamakan kepentingan bangsa,” demikian imbaunya. Ia juga meyakini bahwa proses yang baik akan menghasilkan pula buah yang baik.
Mgr. Anton juga mendorong para pemuka agama untuk menjadi teladan bagi umatnya dan bersifat netral serta bisa menjadi promotor atau penjaga perdamaian.
Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Ir. Ketut Parwata mengatakan, gelaran politik pemilihan kepala daerah kini sudah menjadi milik rakyat. Artinya para calon pemimpin rakyat itu dipilih langsung oleh masyarakat. Terkait dengan pilkada langsung ini, Ketut mengajak agar masyarakat bisa menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab dan mampu menjalankan demokrasi dengan sebaik-baiknya.
“Pertama, ciri bangsa yang beradab adalah didukung oleh masyarakat yang dewasa. Artinya, warga masyarakat mampu memilah dan memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya. Kedua, masyarakatnya tidak sakit, tidak demam media sosial. Artinya, mampu memilah dan memilih informasi yang diterima melalui mata, melalui telinga dan melalui apa pun dengan cara yang bijaksana dan dewasa,” pungkasnya di akhir sambutannya.
Baca juga: Tokoh–tokoh Agama: Laksanakan Demokrasi Secara Bermartabat dan Beradab
