Seruan Bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) Katolik
Pilkada serentak yang akan digelar di 101 daerah dan akan dilaksanakan 15 Februari 2017 mendatang tinggal menunggu hitungan hari, namun kegaduhan yang terjadi dan terpusat di Jakarta belum juga reda. Masih terus ada yang mencoba untuk mengail di air keruh demi memenangkan paslon masing-masing. Pesta demokrasi yang diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk bersikap dewasa, mengedepankan nalar dan hati nurani serta terbuka dalam menentukan pilihan masing-masing pada kenyataannya seringkali justru malah terhanyut dalam sektarianisme, penyekatan, bahkan membuat masyarakat menjadi terpecah belah.
Dalam rangka menjaga suasana damai, persatuan dan kesatuan NKRI, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Mgr. Ignatius Suharyo yang sekaligus adalah Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengajak seluruh umat Katolik di Jakarta – dan tentu saja harapannya juga di seluruh Indonesia – untuk melaksanakan “Pilkada yang Bermartabat.” Bak gayung bersambut, ajakan Mgr. Suharyo ini digarisbawahi dan disambut oleh para tokoh ormas katolik di Indonesia. Ormas-ormas Katolik pada tingkat nasional terpanggil untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pilkada damai. Untuk itu, ormas-ormas Katolik secara bersama-sama menyatakan seruan agar warga Indonesia, secara khusus warga Katolik bisa dengan bebas dan gembira mengikuti pilkada.
Seruan bersama Ormas-ormas Katolik terkait Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari mendatang, disampaikan kepada publik di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jalan Cikini pada Minggu (12/02/2017). Hadir dalam konferensi pers ini, Vincentius Obeng (Presidium Hubungan Masyarakat PP PMKRI), Joanes Joko (Sekretaris Jenderal PP ISKA), Frederikus L. Tulis (Ketua Bidang Politik dan Keamanan PP Pemuda Katolik), Sihol Siagian (FMKI), dan Lidya Natalia Sartono (Sekjen Vox Point Institute), serta beberapa media massa dan media online.
Konferensi Pers seruan bersama ormas-ormas Katolik dibuka oleh Sihol Siagian dari PP Pemuda Katolik. Pada kesempatan ini ormas-ormas Katolik Indonesia menyampaikan sikapnya terkait Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Adapun ormas-ormas yang terlibat adalah Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PP PMKRI), Pengurus Pusat Pemuda Katolik Indonesia (PP Pemuda Katolik), Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA), Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia (DP WKRI), dan Sekretariat Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI).
Ormas-ormas katolik, menyampaikan himbauan dan harapan kepada warga Katolik di seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak 15 Februari 2017, untuk memilih calon yang melayani dan memimpin masyarakat Indonesia. Himbauan dan harapan terkait pilkada ini disampaikan agar warga Katolik Indonesia bisa menjaga suasana dan ketenangan, selama masa pencoblosan sampai rekapitulasi suara.
Sihol Siagian saat membuka konferensi pers ormas-ormas Katolik menegaskan bahwa “forum hari ini adalah forum ormas Katolik, tidak ada keterkaitan langsung dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Komisi Kerasulan Awam KWI hanya memfasilitasi dan mendorong ormas-ormas Katolik supaya bersama-sama menyikapi hal-hal yang terjadi di tingkat nasional.”
Sikap ormas-ormas Katolik Indonesia yang disampaikan oleh Frederikus Tulis dari PP pemuda KWtolik terumus dalam judul: “Pilihan Kita untuk Bangsa dan Negara”. Secara singkat Ormas-ormas Katolik menegaskan bahwa Indonesia dengan segala kemajemukannya adalah berkat yang telah Allah berikan bagi rakyat Indonesia. NKRI yang telah terbentuk ini merupakan buah perjuangan seluruh anak negeri. Maka, karunia luar biasa ini harus dijaga dengan menghadirkan pemimpin “pelayan” masyarakat yang berkomitmen, berintegritas, serta setia pada Pancasila, UUD’45, Bhinneka Tungggal Ika, dan NKRI.
Laporkan bila ada pelanggaran dan kecurangan
Pilkada serentak 2017 yang akan dilaksanakan di 101 daerah di seluruh Indonesia, merupakan saat rakyat memilih pemimpin sekaligus pelayan yang berkualitas. Pilkada adalah sarana membangun peradaban bangsa. Untuk itu, masyarakat harus memilih dengan kehendak bebas. Segala bentuk intimidasi dan politik uang harus ditolak. Ormas Katolik menghimbau agar semua jajaran/pengurus ormas Katolik di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada, mengajak keluarga dan kenalan untuk menyalurkan hak pilih dengan penuh kegembiraan sesuai dengan hati nurani. Masyarakat diajak untuk mengawasi dan mengawal pilkada dari tahap pencoblosan sampai rekapitulasi suara. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan adanya kecurangan, hendaknya dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Terakhir, ormas Katolik mengharapkan agar warga memilih calon yang mampu menciptakan keadaban publik yang adil dan bermartabat dengan memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ormas Katolik Indonesia menyerukan agar perbedaan pilihan tidak boleh memecah belah persatuan dan kesatuan. Perbedaan pilihan harus dihargai dan dihormati. Ucapan terima kasih pun diberikan kepada semua pihak, KPU, BAWASLU, TNI, POLRI, PANWAS, dll yang sudah bekerja keras demi terlaksananya pilkada yang luber, jurdil, bermartabat, dan sukses seperti yang diharapkan.
Terkait pelaporan pelanggaran dan kecurangan dalam pilkada, Joko Joanes menegaskan, “pernyataan sikap ormas Katolik bukan hanya sebatas himbauan. Ormas Katolik juga menampung persoalan-persoalan yang dijumpai nantinya, misalnya politik uang atau intimidasi, dari seluruh wilayah di Indonesia yang melaksanakan pilkada melalui pelayanan terpusat satu nomor.” Setelah ada laporan yang masuk, ormas Katolik bersama warga membawa laporan tersebut ke Bawaslu, dan menginformasikanya kepada masyarakat.
“Warga Indonesia diajak untuk percaya bahwa lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan pilkada dapat menjamin integritas, kapabilitas, dan transparansi dalam keseluruhan proses pilkada” tegas Sihol Siagian. Kepercayaan warga kepada pihak penyelenggara pilkada menjadi penting agar pilkada serentak sungguh-sungguh menghasilkan dan menemukan pemimpin-pemimpin yang diharapkan di masing-masing daerah.
Ditegaskan juga bahwa hal yang sama berlaku di semua daerah yang melaksanakan pilkada. Semua bentuk intimidasi dan kekerasan, segala bentuk money politics, menjadi perhatian bersama, bukan hanya ormas Katolik, tetapi semua pihak. Semua elemen masyarakat diajak untuk mengawasi proses pilkada, untuk terlibat aktif, dan tidak menunggu. Bila nanti, benar-benar ditemukan adanya pelanggaran dan kecurangan, money politics dan intimidasi, Ormas Katolik mengajak agar warga melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab supaya hukum ditegakkan.
Kawal dan Awasi Pilkada
Dalam kesempatan ini, Joanes Joko dari ISKA menggarisbawahi bahwa “Pilkada adalah suatu kegembiraan. Kegembiraan untuk bisa menemukan pemimpin dan pelayan masyarakat.” Maka, adanya kemungkinan intimidasi bisa mengganggu kegembiraan pilkada. Intimidasi dan money politics mencederai demokrasi dan menggangu kebebasan hati nurani untuk memilih dengan bebas. Untuk itu warga diajak bersama-sama mengawasi dan mengawal proses pilkada agar pada akhirnya bisa dipilih pemimpin yang sekaligus menjadi pelayan masyarakat.
Ormas Katolik dalam usaha untuk mengawal dan mengawasi pilkada agar berlangsung damai, sudah memulai langkah awal dalam doa bersama lintas agama. Doa bersama ini dilaksanakan pada Sabtu sore (11/02/2017) di Gedung Joeang dalam acara ruwatan perdamaian untuk pilkada damai. Momen ini mungkin luput dari pantauan media karena fokus pada hari Sabtu berada pada aksi 112 dan pesta rakyat. Momen lintas agama diikuti oleh Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Forum Masyarakat Katolik Indonesia, Lembaga Dakwah NU, Jaringan Gusdurian. Langkah awal bersama ormas Lintas Agama ini diharapkan bisa menjadi bola salju dan diteruskan pada masa yang akan datang untuk menjaga pilkada serentak bisa berakhir dengan aman dan damai.
Secara khusus terkait dengan politik uang dan serangan fajar yang bersifat terselubung, diakui oleh Ormas Katolik, adalah hal yang sulit diatasi karena berjalan secara sembunyi-sembunyi. “Jangan menjual hak kita untuk memilih, jangan menjual kemerdekaan suara hati. Hak untuk memilih menjadi hak setiap warga negara, bukan untuk diberikan kepada orang lain dengan imbalan uang,” demikian seruan Vincentius Obeng dari PP PMKRI kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk hal ini Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Pusat Ormas-ormas Katolik sudah berkoordinasi dengan pengurus/jajaran ormas di seluruh Indonesia untuk mengawasi pilkada agar terhindar dari intimidasi dan politik uang.
Edukasi politik bagi masyarakat
Selain seruan dan harapan bersama ormas-ormas Katolik, sudah ada edukasi politik yang diberikan kepada masyarakat Katolik untuk menyikapi dengan bijak dan cerdas pesta demokrasi, salah satunya dengan mengingatkan bahwa money politics dan serangan fajar adalah hal yang dilarang dalam agama. “Masyarakat Katolik diharapkan bisa menjunjung tinggi nilai iman sehingga pilkada bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar menjadi panutan rakyat,” himbau Lydia natalia Sartono Sekjen Vox Point Intitute kepada masyarakat Indonesia. Ormas-ormas Katolik mengharapkan bahwa pernyataan sikap ormas Katolik membuat masyarakat Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak 2017 merasa percaya diri dan bergembira untuk memilih pemimpin dan pelayanannya.
Warga Indonesia, khususnya warga Katolik diajak untuk memilih dengan cerdas. Pemimpin yang dipilih haruslah juga adalah seorang pelayan masyarakat. Tinggal beberapa hari lagi pilkada digelar, mari ciptakan suasana yang tenang dan kondusif. Mari awasi dan kawal pilkada dari pencoblosan sampai rekapitulasi, agar tercipta pilkada damai.