Membangun Budaya Kesetaraan Gender Mulai dari Keluarga

Jakarta,dokpenkwi.org – Masalah kesetaraan gender tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga. Itulah sebabnya SGPP KWI dalam Pernasnya pada 23-26 April ini mengangkat tema tersebut mengingat pentingnya peran keluarga di dalam membangun budaya kesetaraan gender di antara para anggota keluarga. Untuk mendalami tema ini ,tiga orang narasumber diundang untuk memberikan kesaksian mereka. Ketiga orang tersebut adalah keluarga Bapak Antonius Sartono dan Ibu Elisabeth Dewi dari Keuskupan Bandung, Ibu Eva Kusuma Sundari – anggota Komisi XI DPR RI sekaligus caleg DPRI Dapil Jawa Timur serta RD. Reginald Piperno – Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Agung Ende.

Membangun budaya kesetaraan merupakan proses sehari-hari

Keluarga Bp. Antonius dan Ibu Elisabeth mensharingkan pengalamannya untuk mulai membangun budaya kesetaraan gender sejak mereka masih pacaran. Kini mereka sudah memiliki dua orang anak, laki-laki (Feta) dan perempuan (Nara). Sejak awal kehidupan mereka, keduanya sudah diperkenalkan dengan dunia perempuan dan dunia laki-laki. Hal ini dilakukan karena mereka meyakini bahwa salah satu cara untuk membangun budaya kesetaraan gender adalah membuat generasi baru.

“Membangun kesetaraan adalah proses sehari-hari dan harus menjadi nafas serta hati kita. Itu merupakan proses yang wajar yang digeluti dalam kegiatan keseharian kita. Dari sejak lahir anak-anak sudah ditiupkan kesetaraan. Kami memberikan segala bentuk permainan anak-anak kepada mereka berdua dan menyilakan mereka untuk memilih sendiri. Namun, kami juga memberi pemahaman bahwa ‘di luar sana perempuan bermain ini dan laki-laki bermain itu, tapi di rumah ini kalian boleh memilih apa pun’ supaya merka tidak kaget,” jelas Elisabeth.

Perjuangan membangun kesetaraan tidak mudah dijalani oleh keluarga ini. Mereka mengalami kesulitan dan sering menimbulkan banyak konflik dengan keluarga maupun lingkungan, tetapi masalah bisa diselesaikan dengan dialog.

“Kami yakin bahwa kesetaraan dimulai dengan dialog, keterbukaan dan keputusan bersama. Untuk memutuskan bersama ini tidak mudah karena harus duduk bersama, mendengarkan, berdiskusi dan akirnya memutuskan bersama,” lanjut penggerak kesetaraan gender di Keuskupan Bandung ini.

Bagi anak-anak mereka sendiri, Feta dan Nara, pendidikan kesetaraan yang diterapkan di rumah mereka membawa konsekuensi dalam hidup mereka sehari-hari, di sekolah maupun lingkungan mereka.

Nara yang memiliki hobi bermain futsal dan menggebuk drum sering dibilang seperti anak laki karena memiliki hobi yang tidak biasa, gayanya berbeda dengan anak-anak perempuan lainnya

“Aku sering dibilang seperti anak laki karena hobiku yang tidak sama dengan anak perempuan lainnya dan gayanya juga beda dengan mereka. Aku selalu diajar untuk tidak mempedulikan tanggapan orang lain tentang hobiku ini,” ungkapnya.

Sementara si sulung Feta mengatakan bahwa kedua orangtuanya memberi kebebasan untuk memilih dan mengajarkannya untuk berpikir lebih dulu bila mau bertindak.

“Orangtuaku memberi kebebasan pada kami untuk memilih. Karena pilihanku untuk memiliki rambut panjang, orang sering comment tentang penampilanku ini. Selain itu, kalau mau melakukan sesuatu, kami diajak berikir apa dampak negatif dan positifnya dari tindakan itu. Aku juga tidak takut untuk bertanya apa pun dengan orangtuku,” tuturnya.

Pada akhir sharingnya,  Elisabeth menegaskan kembali bahwa membangun budaya kesetaraan membutuhkan komitmen, pilihan, kesabaran dalam proses, serta kesediaan untuk mendengarkan dan kerendahan hati untuk terus-menerus belajar.

“Pada akhirnya untuk membangun kesetaraan tidak hanya membangun perspektif tetapi membutuhkan tindakan yang setara dan berkeadilan gender. Kita harus mampu bersikap adil dan berkomuniksi dengan baik untuk mengambil keputusan secara bersama,” tambahnya.

Jalan politik adalah jalan mulia untuk melakukan perubahan sosial

Bagi Eva Kusuma Sundari, caleg PDIP Dapil Jatim yang masih akitf sebagai anggota Komisi XI DPR RI, kesetaraan gender berawal dari keluarga yang membebaskan pilihan-pilihannya sekaligus mengawasi agar tetap pada jalur tidak membahayakan dirinya

“Saya berasal dari keluarga yang  memberi kebebasan atas pilihan-pilihan saya sekaligus mengawasi. Saya bebas berekspresi dan mencoba semua hal dan ibu mengikuti semua kegiatan saya. Beliau sering mengatakan, ‘kamu boleh lakukan sesuatu asal tidak berbahaya bagimu,” jelas anggota DPR RI yang terkenal sangat vokal.

Selain itu,  dia menandaskan bahwa keluarga yang memberi ruang yang memadai dengan mengajarkan nilai-nilai memungkinkan tumbuhnya sikap berpikir kritis, toleran, dan berempati dengan sesama. Hal ini pun diterapkannya bagi kedua anaknya.

Anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) ini menyatakan bahwa jalan politik adalah jalan mulia untuk melakukan perubahan sosial. Sistem politik menjadi jalan untuk membuat perubahan dengan menjalankan logika input-output-outcome. Maka, politik adalah transformasi menuju keadaan yang lebih baik. Hal ini akan berdampak pada status perempuan.

“Problem gender ada di dalam imajinasi kita. Kita sudah dibebaskan dan tidak mengikuti gender rules di masyarakat yang dikuasai oleh budaya patriarkal. Bila ada logika input-output-outcome, maka ada transformasi, akan menghasilkan output. Untuk ini komunikasi politik harus dibangun agar menciptakan individual trust,” demikian tandasnya.

Mantan dosen dan peneliti ekonomi di Universitas Airlangga ini mengungkapkan bahwa perempuan tidak  boleh menyia-nyiakan bakat dan talenta yang mereka miliki dan harus berdaya. Bakat dan talenta yang mereka miliki ini dapat menjadi peluang untuk memanusiakan manusia. Menurutnya, perempuan harus mampu membangun kualitas dan kepercayaan diri agar bisa bekerja sama dengan banyak pihak.

“Dibutuhkan sensitivitas keluarga untuk memahami kesetaraan gender karena perjuangan kesetaraan gender merupakan perjuangan untuk mewujudkan sila kedua Pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab,” tandasnya di akhir sharingnya.

Menjadi Gereja yang terlibat

Sementara itu bagi Rama Piperno, masalah kesetaraan gender berkaitan erat dengan persoalan migrasi yang digelutinya sehari-hari sebagai Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Agung Ende.

“Bagaimana kita berbicara soal kesetaraan gender atau pembagian peran dalam keluarga kalau kita berhadapan dengan keluarga-keluarga migran yang mengalami ketidakadilan gender? Karena ketika kita berbicara tentang migrasi, di sana akan muncul soal ketidakadilan gender. Migrasi melahirkan ketidakadilan gender, khususnya wilayah NTT yang dominasi laki-lakinya sangat kuat. Perempuan selalu dalam posisi yang lemah, “ demikian ungkapnya di awal sharingnya.

Dalam banyak kasus, yang bermigrasi adalah orang-orang yang sudah berkeluarga entah itu suami maupun isteri. Menurutnya, ada 35.000 orang  NTT di Malaysia, dan 99% adalah migran tanpa dokumen resmi yang sangat rentan sebagai korban trafficking.

Untuk mengatasi persoalan ini, mau tak mau Gereja harus terlibat sebagai bentuk tanggung jawab pastoralnya kepada umat.

“Pastoral integral gereja, bukan hanya keselamatan jiwa (salus animarum) tetapi juga keselamatan badan. Keselamatan yang sempurna dan utuh antara jiwa dan badan. ,”  tandasnya.

Selanjutnya, disampaikannya bahwa migrasi dan ketidakadilan gender menjadi persoalan Gereja yang butuh penanganan segera. Ini membutuhkan mata dan telinga terbuka, hati yang peka dan tangan yang melakukan karya kasih sebagai misi utama Gereja.

Hal-hal praktis yang sudah dibuat:

• Pembentukan kelompok ibu-ibu migran
• Pendampingan anak-anak migran
• Menginisiasi terbentuknya desa ramah migran dan  paroki ramah migran
• Mendampingi desa migran produktif (20 desa)
• Membangun jejaring dengan komisi-komisi untuk mengatasi persoalan migran dan ketidakadilan gender, antara lain PSE (Pengembangan Sosial Ekonomi),  SGPP (Sekertariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan), KKP-PMP (Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau) dan Karina (Karitas Indonesia)

“Karena persoalan migrasi dan ketidakadilan gender membutuhkan penanganan segera, bukan lagi hanya prihatin tapi saatnya kita bergerak, bukan lagi menjadi bahan diskusi tetapi harus sampai pada eksekusi. Maka, dibutuhkan pula pola pastoral yang integral dan terpadu dengan menghilangkan ego institusi tetapi perlu mengatasinya bersama-sama. Satu persoalan digebuk bersama untuk menemukan solusi bersama,” tegas Rma Piperno.

Maka, Gereja harus rela menjadi Gereja yang memar dan kotor karena menolong sesama yang menderita daripada menjadi Gereja yang sakit lantaran mengurus dirinya sendiri (Seruan Apostolik Evangelii Gaudium No.49).