SIDANG Tahunan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang telah digelar selama 10 hari sejak 31 Oktober yang lalu, pada Kamis (10/11) ditutup secara resmi. Ketua KWI, Mgr. Ignatius Suharyo, dalam konferensi pers yang digelar di ruang lobi bawah Gedung KWI, Jalan Cut Meutia, Jakarta mengatakan bahwa “Kalau Sidang Tahunan KWI pada tahun ini berakhir pada hari pahlawan, dari sudut pandang Gereja Katolik saya yakin ini bukan kebetulan, melainkan merupakan penyelenggaraan ilahi ketika seluruh bangsa mengenang jasa para pahlawan yang dalam perjuangan panjang dan tulus rela mengorbankan hidup demi NKRI. Dulu para pahlawan telah memberikan yang paling baik bagi bangsa Indonesia. Maka, KWI yang adalah wakil umat Katolik seluruh Indonesia ingin ikut memikul tanggung jawab sejarah, ingin melibatkan diri dalam dalam usaha menuju Indonesia yang lebih baik.”
Untuk ikut memikul tanggung jawab sejarah dan untuk ikut serta dalam usaha membangun negara Indonesia menjadi semakin baik dan sejahtera itulah para Uskup yang bergabung dalam Konferensi Waligereja ini dalam sidang tahunannya menerbitkan tiga dokumen yang menjadi seruan moral bagi umat Kristiani. Ketiga dokumen tersebut adalah: Pesan Natal Bersama PGI–KWI, seruan pastoral yang sekaligus merupakan hasil hari studi para Uskup “Stop Korupsi: Membedah dan Mencegah Mentalitas serta Perilaku Koruptif”, serta seruan pastoral “Pilkada yang Bermartabat Sebagai Perwujudan Kebaikan Bersama.” Ketiga dokumen ini memiliki kaitan satu sama lain.
Mgr. Suharyo menjelaskan bahwa dalam Pesan Natal Bersama PGI–KWI yang mengambil inspirasi dari Injil Lukas, umat Kristiani diajak untuk menjadi pewarta keselamatan di zaman kini sebagaimana telah diteladankan oleh Yesus Kristus semasa hidup-Nya di dunia.
“Natal adalah tantangan iman bagi umat Kristiani untuk melibatkan diri dalam hiruk-pikuk dunia dewasa ini, dalam situasi konkret terjadi di negeri kita tercinta ini, antara lain: korupsi yang makin luas, sistematis, dan lain-lain ; pilkada yang semakin liar dengan politik uang dan berbagai macam isu yang menyertainya,” jelasnya tentang kaitan antara ketiganya.
“Selain itu, pesan natal bersama ini juga dimaksudkan untuk mengajak umat Kristiani untuk menyadari bahwa natal tidak sama dengan 25 Desember, nyanyian ‘Malam Kudus’ dan lain-lain. Realitas hari ini yang baik adalah wujud keselamatan konkret perayaan natal,” demikian imbuhnya.
Baca juga: Pesan Natal Bersama PGI-KWI Tahun 2016)
Lebih lanjut ditegaskan oleh doktor Kitab Suci lulusan Universiatas Urbaniana Roma ini bahwa Gereja ingin melibatkan diri dalam permasalahan bangsa melalui berbagai peran dan tugas yang berbeda antara hierarki dan umat awam. Hierarki memiliki tugas untuk menyampaikan seruan moral sedangkan umat awam sebagai pelaksana langsung dalam berbagai bidang kehidupan ikut serta “menyucikan dunia,” dengan membuat pembaruan dari dalam.
Artinya, kaum awam yang berperan di bidang ekonomi berupaya membuat ekonomi lebih berkeadilan. Mereka yang bergerak di bidang politik mengusahakan supaya politik lebih bermartabat yakni bisa mencapai kebaikan bersama, sedangkan yang bergelut di bidang kebudayaan membuat ragam budaya yang sungguh mengungkapkan martabat manusia. “Ini adalah tugas dan peran kaum awam. Maka tidak ada pastor yang menjadi politikus, bupati, dan sebagainya. Itu tidak boleh, itu adalah tugas awam. Peran kaum berjubah adalah penjaga gawang moral dan spiritual,” tandasnya.
Stop Korupsi!
“Sejarah Yesus yang masuk dan terlibat dalam hidup manusia bukan sejarah yang mengawang tetapi sangat konkret, masuk dalam hiruk-pikuk zaman-Nya. Maka, konsekuensinya sangat berat bagi kita semua untuk meneruskan tugas-Nya sebagai pewarta keselamatan. Gereja yang hidup di zaman sekarang, di tahun 2016 ini pun juga mengalami hiruk-pikuk dunia zaman ini. Salah satu kehirukpikukan yang melanda dunia dan bangsa kita adalah soal korupsi,” demikian ungkap Uskup Keuskupan Agung Jakarta ini.
Korupsi merupakan kejahatan yang merusak martabat manusia serta sulit diberantas karena sudah sedemikian mengguritanya. Untuk memberantas korupsi ini, Gereja harus memiliki daya ubah dengan membuat pembaruan dari dalam diri masing-masing maupun secara bersama-sama. Dari dalam diri dengan menumbuhkan kepekaan dan kepedulian individu terhadap masalah-masalah korupsi. Dilakukan secara bersama melalui gerakan bersama dalam sebuah sistem yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
Baca juga: Seruan Pastoral KWI 2016. Stop Korupsi: Membedah dan Mencegah Mentalitas serta Perilaku Koruptif)
Sekretaris Jenderal KWI, Mgr. Antonius S. Bunyamin yang mendampingi Ketua KWI dalam konferensi pers menambahkan bahwa korupsi disebabkan 3 hal, yaitu: struktural, kerakusan dan sistem. Sebab struktural dicegah melalui perbaikan gaji dan keadilan sosial; sebab kerakusan diberantas melalui pendidikan karakter dan pembinaan hidup beragama; serta perbaikan sistem yang transparan, kredibel dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan orang semakin takut akan Tuhan. Orang akan semakin malu pada sesama, merasa bersalah pada masyarakat, bangsa dan negara seandainya dia melakukan korupsi dan kemudian tidak akan melakukannya lagi.
Dalam sesi tanya-jawab Mgr. Suharyo memberi contoh konkret tentang cara meminimalisasi perilaku koruptif di dalam tubuh Gereja sendiri. Misalnya, dengan memberikan imbal jasa yang memadai bagi para karyawan yang bekerja di lingkup Gereja, mengembangkan tata kelola pelayananan di keuskupan dan paroki secara lebih transparan, akuntabel, dan kredibel, serta terus-menerus memperbaiki sistem yang ada. Pencegahan juga dilakukan dalam kerja sama antara hierarki dan lembaga yang ada dalam wewenang keuskupan, misalnya: yayasan pendidikan, rumah sakit, univesitas Katolik, dan lain-lain. “Harus dicari kreativitas untuk bisa dikembangkan di tempat masing-masing dan tidak berhenti hanya sampai seruan saja,” imbaunya.
Pilkada yang bermartabat
Masalah hiruk-pikuk kedua adalah soal pilkada. Maka, KWI juga membuat seruan pastoral untuk menyambut pilkada 2017 dengan segala dinamikanya.
Mgr. Suharyo menyampaikan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya seruan ini bukan merupakan petunjuk praktis untuk memilih siapa, tetapi mengingatkan tanggung jawab umat Katolik sebaga warnegara dan warga masyarakat. “Seruan ini dimaksudkan untuk mendorong umat Katolik untuk ikut memilih. Diharapkan pilkada menjadi pelajaran demokratisasi yang semakin maju, “ujarnya
Selain itu, dalam seruan pastoral juga diberikan pedoman konkret untuk memilih calon pemimpin daerah dengan kriteria tertentu bilamana ada banyak calon yang dipilih. Umat diajak untuk memilih calon-calon yang dijamin akan memperjuangkan kebaikan bersama dan bukan hanya mementingkan kelompok atau golongannya saja serta jangan memilih yang korup.
Mgr. Antonius menambahkan bahwa pilkada harus bermartabat dalam seluruh prosesnya, artinya sebelum yakni saat pencalonan atau kampanye, pada saat pelaksanaan pencoblosan dan sesudah prosesnya. “Siapa pun orangnya kalau memiliki keutamaan-keutamaan hidup, silakan dipilih,” ujarnya.
