JAKARTA, dokpenkwi.org – Kongres Misi 2019 Komisi Karya Misioner KWI bersama dengan Karya Kepausan Indonesia memasuki hari keduanya. Dr. Francisia Saveria Sika Seda, atau yang biasa yang dikenal dengan Ery Seda, menjadi salah satu narasumber dalam Kongres Misi ini. Ceramah ini dimoderatori oleh Romo Paulus Christian Siswantoko, atau yang lebih dikenal dengan Romo Koko, Sekretaris Komisi Kerawam Konferensi Waligereja Indonesia (Kerawam-KWI)
“Indonesia belum selesai dengan ideologi kebangsaaannya,” ujarnya
memulai paparannya.
Menurutnya, yang dipermasalahkan bukan program kerja, strategi pembangunan, dan sebagainya, melainkan pertarungan ideologi. Hal ini semakin dipertegas dengan hasil Pilkada DKI Jakarta pada 2017, serta Pilpres yang belum lama ini selesai.
Dalam data yang dipaparkan, presiden terpilih memperoleh suara terbanyak dari daerah-daerah dengan agama minoritas, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, diikuti dengan Yogyakarta, Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Sementara pesaingnya, memperoleh suara terbanyak dari daerah dengan agama mayoritas, seperti Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Tenggara. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat sekarang memilih pemimpin berdasarkan agama. Ada konstestasi ideologi di sini.
“Kita tidak bisa mengganggap Pancasila (maaf) taken for granted. Persoalannya sekarang adalah siapa pemimpin yang masih akan membawa kita ber-Pancasila dengan segala konsekuensinya,” ucap dosen yang mengajar di Universitas Indonesia sejak 1991 ini. Beliau menambahkan, masyarakat kita yang sangat beragam ini, ini merupakan suatu kekayaan. Namun, sangat disayangkan akhir-akhir ini keberagaman itu justru menjadi sumber konflik.
“Secara sosial-kultural, kita ini dalam kondisi yang tidak terlalu kohesif. Pembelahan di dalam masyarakat kita, kalau dulu pembelahannya berbasiskan stratifikasi sosial; lapisan bawah, menengah, dan atas; sekarang sayangnya, pembelahannya itu horizontal,” ucap wanita yang lahir di Jakarta, 57 tahun silam ini.
Pembelahan masyarakat secara horizontal itu beliau sebutkan berbasiskan agama, kepercayaan, ideologi, orientasi politik, dan seterusnya. Berangkat dari persoalan di atas, beliau menyoroti apa yang dapat dilakukan oleh Gereja di tengah situasi masyarakat yang terbelah-belah ini.
“Hal mengenai pembelahan masyarakat bukan hanya secara vertikal tapi juga horizontal ini, menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi kita yang memang sungguh-sungguh mau menjalankan dibaptis dan diutus,” ucapnya.
Sebagian peserta Kongres Misi 2019, ice breaking pagi sebelum memulai kegiatan, Jakarta, 2 Agustus 2019
Dalam semangat misioner, dibaptis, dipanggil dan diutus, Gereja Katolik secara konsisten menyuarakan keberpihakan pada keberagaman serta inklusivitas Pancasila. Beliau mengambil contoh Keuskupan Agung Jakarta, yang secara rutin setiap tahun, secara khusus mendalami setiap sila yang terdapat dalam Pancasila.
Relasi antarkelompok keagamaan juga menjadi sarana bermisi di tengah masyarakat saat ini. Dialog masih tetap penting meskipun dirasa masih tidak cukup.
“Bermisi di Papua, bermisi di NTT, tentu berbeda dengan bermisi di Aceh, di Kalimantan, dan di Jawa,” ucapnya. “Konteks lokal ini masih harus dicermati, karena kita hidup di dalam keberagaman, tapi keberagaman itu agak lebih kompleks,” lanjutnya.
Menurutnya, konteks lokal saat ini kadang menjadi lebih
penting daripada konteks nasional.
“Oleh karena itu, keberagaman itu, dalam konteks misi, perlu dikontekstualisasikan dalam konteks lokal, terutama dalam konteks keuskupan. Itu penting sekali,” demikian tandasnya mengakhiri sesinya.
