Jakarta, dokpenkwi.org – “Indonesia saat ini – dan lebih daripada di masa lalu – digoncang oleh pelbagai isu yang memecah belah. Isu ini bisa dikenali dengan kemerdekaan atau pemisahan diri dari Indonesia sebagai negara kesatuan, beredarnya ideologi politis praktis untuk menggantikan ideologi hasil kesepakatan bersama, maraknya ujaran kebencian di media sosial, pemanfaatan adagium konflik antarkelas,” demikian Romo Eddy Kristiyanto OFM mengawali paparannya di hadapan lebih kurang 75 orang yang mengikuti Sidang Tahunan KWI pada Senin malam (6/11/2017).
Guru besar Sejarah Gereja di STF Driyarkara ini menuturkan bahwa sesungguhnya peran konkret Gereja Katolik untuk membangun keindonesiaan dimulai dari pinggir. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa Gereja Katolik sebenarnya sejak awal sudah menunjukkan keberpihakannya kepada mereka yang ada di pinggir, dari bagian Timur.
Namun, sebelumnya diingatkan olehnya bahwa kekristenan yang telah dibawa oleh para murid Yesus Kristus dari Palestina dan berhasil ditanamkan di dunia Barat akhirnya mulai tersebar luas ke mana-mana. Salah satunya adalah ke nusantara yang dibawa oleh bangsa Portugis. Sejarah memperlihatkan bahwa pada abad silam orang-orang Barat mempunyai kepentingan untuk menguasai komoditas, ekonomi, dan rempah-rempah. Rempah-rempah itu ada di bagian timur (Maluku Utara, Ternate, Tidore, Banda) dan bukan di bagian barat (Jawa, Sumatera).
Kekristenan yang dibawa oleh bangsa Portugis ditanggapi positif oleh segelintir masyarakat warga yang berada di bagian timur Nusantara. Situasi ini bagaikan “panci mendapat tutup” bahwa masyarakat menginginkan adanya ketenteraman, harmoni dan damai dalam kehidupan ini dan orang Portugis dapat memenuhi apa yang diharapkan dengan penuh antusiasme. Namun, hal ini sekaligus juga memunculkan persoalan lama yakni konkurensi. Konflik pun terjadi antara Portugis yang Kristen melawan para sultan yang sudah lebih dulu memeluk agama Islam.
“Perlu diingat juga bahwa kehadiran Gereja Katolik di segala pelosok tanah air sering kali mendahului kehadiran para pejabat dan pemerintahan. Ini adalah bentuk konkret keberpihakan dan pelayanan Gereja kepada kemanusiaan yang beriman kepada Sang Pencipta dan Pencinta kehidupan. Di wilayah pinggiran inilah para misionaris mempertaruhkan segalanya untuk menjumpai gambar dan citra Allah yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Spirit semacam ini dibentuk dalam proses panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan. Maka, kalau melihat dokumen dan laporan historis para misionaris daerah terbelakang yang tidak diketahui oleh dunia bisa dikenal karena ditulis oleh para misionaris,” tandasnya.
Pencerah dan Pembebas
Daerah yang terisolasi di pedalaman tidak akan terbuka tanpa masuknya warga Gereja ke wilayah tersebut. Mulai dari jalan kaki sampai dengan penggunaan pesawat terbang pada zamannya menjadi primadona. Karya yang dipelopori oleh Gereja Katolik ini praktis dijalankan tanpa bantuan sepeser pun dari pemerintah.
“Dengan demikian, keindonesiaan dalam banyak hal perlu dirintis dari pinggir, dari keterbatasan, dari lapangan berlumpur, dari jalan tikus, dan bukan dari pusat kekuasaan dan keramaian,” tegas mantan Sekretaris Komisi Teologi KWI ini.
Selain itu, munculnya keindonesiaan tidak terlepas dari pengaruh dan pengalaman keterkungkungan. Dalam kaitan ini, Gereja Katolik juga ikut serta mendobrak ketidakadilan bagi kaum perempuan dan memelopori pendidikan asrama. Bentuk emansipasi awal ini dimulai dengan pendidikan ala Mendut dan Tomohon yang diprakarsai oleh para Suster Hetheysen (OSF Semarang). Melalui pendidikan berasrama ini anak-anak belajar kedisiplinan ala barat tanpa tercerabut dari akar budayanya. Ini adalah bentuk awal kaderisasi. Sekaligus ini adalah bentuk pemerdekaan melalui sekolah dan terutama penghargaan terhadap martabat perempuan.
Merekatkan Seraya Mengikhlaskan
Kalau konsep dan wawasan keindonesiaan dianggap sebagai perjalanan bersama bagi bangsa ini, lanjutnya, maka ada lima komponen utama yang saling melengkapi yang membangun konsep tersebut. Kelima komponen tersebut adalah: keragaman, keterbukaan , kebersamaan, religiositas dan ketersebaran.
Berkat bentuk tata kelola Gereja yang bersifat hierarkis dibarengi spirit totalitas dalam pelayanan yang memerdekakan, Gereja Katolik terus menjadi kawanan kecil yang memberi kesaksian secara militan. Para anggota Gereja Katolik yang penuh percaya diri dan penuh harapan terus mengupayakan untuk mengubah dan menguatkan spirit keindonesiaan, walaupun tidak selalu berhasil.
“Kelima butir tersebut (keragaman, keterbukaan, kebersamaan, religiositas dan ketersebaran) yang berlaku dan diemban dalam perannya seolah berjalan seiring dengan butir-butir ideologi dan asas bangsa dan negara Indonesia, yakni Pancasila. Inilah saatnya menginisiasi Pancasila Theology, mempromosikannya, meneliti dan mengajarkannya di lembaga-lembaga pendidikan gerejawi sebagai salah satu sumbangan pada bangsa dan negeri tercinta ini,” demikian pungkasnya.
Baca juga:
- Hari Studi Para Uskup 2017: Meretas Jalan-jalan Baru, Menenun Kebhinekaan
- Sidang Tahunan KWI 2017 Dimulai
- Pembukaan Sidang Tahunan KWI 2017: Gereja yang Relevan dan Signifikan, Panggilan Gereja Menyucikan Dunia
- Yudi Latif: Dari Citizan Bangsa Indonesia Menjadi Netizen Komunitas Global
- Yunarto Wijaya: Politik Indonesia 2017-2018 Antara Kontestasi dan Konsesi
- Adrianus Meliala: Memenangkan Kesempatan Melalui Sektor Publik
